bulat.co.id, Labuan Bajo -Anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat, Inocentius Peni menyoroti masalah upah para pekerja proyek
Parapuar Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo yang hingga kini belum dibayar.
Hal itu diungkapkan Ino ketika rapat paripurna pembukaan masa sidang III tahun 2025 di ruangan paripurna DPRD setempat. Rabu, [21/5] siang.
"Sangat memprihatinkan, peristiwa yang dialami oleh para pekerja di proyek strategis nasional Parapuar yang diberitakan dimana mana, di tingkat kabupaten juga terjadi," kata Ino dengan nada lantang.
Karena itu, Ino berharap agar persoalan persoalan ini segera diselesaikan. Bahkan Ino juga menyinggung proyek milik pemerintah kabupaten Manggarai Barat.
"Di Werang juga ada proyek yang modelnya seperti itu, hak hal tenaga kerjanya diabaikan," lanjutnya.
Ia juga meminta pemerintah untuk memastikan seluruh hak tenaga kerja dipenuhi.
"Kita berharap pemerintah bisa memastikan seluruh hak tenaga kerja, sebelum dana dicarikan, anggaran harus tersedia oleh penyedia anggaran, dia [perusahaan] telah menerima semua dananya, dan ternyata dia tidak bayar upah pekerja. Saya minta hak hak mereka harus dipenuhi, jangan sampai kita menggonggong pengusaha, ternyata pemerintah sendiri juga abaikan upah pekerja,"
Sementara itu Wakil bupati Manggarai Barat Yulianus Weng ketika diberi kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menjawab mengatakan akan menyikapi hal itu.
Diwawancara Jurnalis media ini usai rapat, Wabup Weng mengatakan pemerintah kabupaten Manggarai Barat tentunya berharap agar seluruh hak pekerja tidak diabaikan.
"Tentu saja, kita berharap bahwa proyek apapun, tidak boleh abaikan hak pekerja. Mau apapun proyek yang ada di kabupaten Manggarai Barat ini, kita berharap tidak boleh abaikan hak hak para pekerja. Jadi upah atau honor pekerja itu harus diperhatikan, jangan sampai pengerjaan selesai, tapi upah pekerja tidak dicairkan. Itu harapan pemerintah," jelas Wabup Weng.
Terkait upah pekerja proyek Parapuar, dia menuturkan pemerintah kabupaten Manggarai Barat meminta BPOLBF untuk segera mencari solusi.
"Kalau kita baca di media ya, BPOLBF sudah bayar, tapi ya kita tetap berharap agar BPOLBF bisa mencari solusi, jangan dibiarkan. Kalau misalnya berita yang beradar itu benar," tuturnya.
"Sampai saat ini, kami belum melakukan pengecekan ke BPOLBF karena itu instansi di luar pemerintahan," pungkasnya.
