bulat.co.id|
Jakarta – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (
BGN) membawa sejumlah penyesuaian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
MBG). Setelah Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatan Kepala
BGN pada 2 Juni 2026, posisi tersebut kini diisi oleh Nanik S. Deyang yang langsung memperkenalkan sejumlah kebijakan baru.
Dalam konferensi pers di Kantor
BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan bahwa pihaknya akan lebih dahulu menata pelaksanaan program yang telah berjalan sebelum memperluas pembangunan fasilitas baru.
Salah satu langkah yang diambil adalah moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Menurut Nanik, saat ini terdapat banyak pengajuan pembangunan SPPG yang belum diproses, sementara lebih dari 27 ribu dapur
MBG telah beroperasi.
Meski demikian, penghentian sementara pembangunan SPPG bukan berarti tidak akan ada penambahan fasilitas di masa mendatang. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan distribusi layanan lebih merata, terutama ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai masih belum tersentuh secara optimal.
"Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ucapnya.
Selain penataan infrastruktur,
BGN juga membuka peluang pendanaan program
MBG dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nanik menyebut opsi tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN maupun hibah dari pihak lain.
"Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain misalnya, misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain itu banyak lho hibah-hibah ini," katanya.
Menurutnya, skema tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan program terhadap APBN yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan.
Dalam upaya memperluas jangkauan
MBG ke daerah 3T,
BGN juga akan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, termasuk kantin sekolah dan dapur umum setempat. Nanik menilai pembangunan dapur baru tidak selalu diperlukan, mengingat jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil relatif sedikit.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut lebih efisien dibandingkan membangun fasilitas baru untuk melayani jumlah penerima yang terbatas.
Di bawah kepemimpinan baru, fokus
BGN juga bergeser dari pencapaian jumlah SPPG menuju peningkatan mutu program. Nanik mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa prioritas tahun 2026 adalah memperbaiki kualitas pelaksanaan
MBG.
"Nah jadi gini dampaknya ya. Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas," katanya.
Sebagai bagian dari evaluasi tersebut,
BGN akan meninjau kembali pelaksanaan
MBG di sekolah-sekolah yang dinilai mampu, sekaligus mengarahkan sumber daya ke daerah 3T serta kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sementara itu, Wakil Kepala
BGN Agustina Arumsari menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengawasan dan integrasi data. Dengan pengalaman puluhan tahun di bidang audit, ia menilai sistem yang ada saat ini masih perlu diperkuat.
"Hari ini saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian validasi proses validasinya itu sebenarnya belum ada," katanya.
Agustina juga menyebut perlunya memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pemanfaatan basis data pendidikan seperti Dapodik untuk mendukung akurasi sasaran program.
Menutup konferensi pers, Nanik menegaskan bahwa
BGN terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan program
MBG. Ia bahkan meminta media turut mengawasi jalannya program tersebut.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi,
BGN berencana menggelar konferensi pers secara rutin setiap pekan untuk menyampaikan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan program
MBG kepada publik.
