bulat.co.id -
Labuhanbatu, 20 Juni 2026 – Pengurus Cabang (PC)
PMII Labuhanbatu Raya meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah
Labuhanbatu Raya. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan program peningkatan gizi bagi peserta didik dapat terlaksana secara optimal, transparan, dan tepat sasaran.
Ketua PC
PMII Labuhanbatu Raya, RIQI ITIBAR SIAHAAN, mengatakan bahwa audit merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara sekaligus untuk memastikan mutu layanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diawasi secara serius agar benar-benar memberikan manfaat kepada peserta didik dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," ujarnya.
Menurut
PMII, audit tersebut perlu mencakup sejumlah aspek penting, antara lain ketepatan distribusi makanan kepada penerima manfaat, kualitas dan kandungan gizi makanan yang disajikan, transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan bahan pangan, keterlibatan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam penyediaan bahan makanan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah.
Selain mendorong audit,
PMII Labuhanbatu Raya juga meminta agar pemerintah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pengawasan program. Keterlibatan orang tua siswa dan berbagai elemen sosial dinilai penting untuk memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelaksanaan program.
"Kami tidak berada pada posisi menolak program MBG, tetapi memastikan bahwa program yang menggunakan uang rakyat ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan prinsip akuntabilitas. Audit merupakan langkah preventif untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah," tambahnya.
PMII Labuhanbatu Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Organisasi tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
