bulat.co.id, TAPSEL - Pemkab
Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar
Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring, dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Semester I Tahun 2026 dengan tema "Bersinergi Mengurangi Kemiskinan Mewujudkan Tapsel Sejahtera dan Berkeadilan" di Aula Bappeda, Kompleks Perkantoran Pemkab Tapsel, Sipirok, Selasa (14/7/2026)
Wakil Bupati (Wabup), H Jafar Syahbuddin Ritonga mewakili Bupati Gus Irawan Pasaribu mengatakan, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama Pemda karena menjadi bagian dari visi pembangunan Tapsel.
Dimana, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, kondisi geografis, lingkungan, hingga kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
"Maka, penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipandang hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh sektor," ucap H Jafar.
H Jafar mengharapkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi, dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tapsel.
Ditekankannya pentingnya pengelolaan program yang akuntabel, mulai dari pelaksanaan kegiatan, pengawasan hingga pelaporan. Ia meminta seluruh OPD menyampaikan laporan yang objektif sesuai kondisi di lapangan, bukan sekadar laporan yang bersifat administratif.
"Kita tidak ingin menerima laporan yang hanya menyenangkan pimpinan, tetapi tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Evaluasi yang jujur akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran," tuturnya.
Disampaikannya, berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Tapsel berhasil ditekan menjadi 6,16%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25% maupun Provinsi Sumut sebesar 7,24%.
Capaian ini mengantarkan Kabupaten Tapsel meraih penghargaan Peringkat II Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting beberapa waktu lalu di Kota Palembang.
Dan, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Pemkab Tapsel menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,12% sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapsel."
"Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan, Pemkab Tapsel terus menggulirkan berbagai program strategis seperti pembangunan Huntap, dan Huntara bagi masyarakat terdampak bencana, Sekolah Rakyat, Program KUR Berkah berbunga nol persen, Gerakan Seribu Kolam, hingga Gerakan Sepuluh Ribu Ha Jagung, upaya meningkatkan pendapatan masyarakat," beber H Jafar
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapsel, Jajang Maman dalam laporannya menyampaikan, rapat koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama Semester I Tahun 2026 sekaligus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pada semester berikut. Dan, karakteristik kemiskinan di setiap kecamatan berbeda sehingga diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing.
Ditambahkannya, bahwa strategi pengentasan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan pendapatan warga, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga melalui berbagai bantuan pemerintah, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat.
Giat dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yaitu, Ka BPS Tapsel, Frits Fahridws Damanik, Koordinator PKH Tapsel, Anwar Affandi, Kabag Perekonomian Setdakab Tapsel, Nur Aini Dewi, serta Kabid SDM dan Sosial Budaya Bappeda Tapsel, Mikra Adelina Siagian.
Giat ini dihadiri Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) se-Tapsel.
