bulat.co.id, TAPSEL - Pemkab
Tapanuli Selatan (Tapsel) mendorong agar hasil penelitian dan kajian ilmiah mengenai Bentang Alam Batang Toru dapat segera ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan nyata untuk memperkuat pemulihan pascabencana, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian hal disampaikan Bupati Tapsel, H Gus Irawan Pasaribu dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Bentang Alam Batang Toru, Pengembangan Pascabanjir Besar 2025, yang digelar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut, bersama Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) FMIPA UI, di Hotel Santika Dyandra Premier, Medan. Selasa (11/8/2026).
Bupati menyebutkan, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 25 November 2025 memberikan dampak yang sangat besar bagi Tapsel, khususnya kawasan yang berada di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Toru, Sungai Garoga dan sejumlah sungai lainnya. Dimana, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan 95 orang meninggal dunia serta merusak lebih dari 3.000 Ha lahan persawahan, perkebunan dan permukiman warga.
"Bencana ini membuat sungai-sungai Batang Toru dan Garoga membentuk aliran baru yang di beberapa wilayah melintasi desa maupun perkebunan warga. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan mengalami kerusakan karena terendam dalam waktu cukup lama," sebutnya
Bupati menerangkan bahwa, dampak bencana juga dirasakan terhadap perekonomian daerah. Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi Tapsel berada di atas 5%. Namun, pada triwulan terakhir 2025, pertumbuhan ekonomi terkoreksi tajam menjadi sekitar 2,49%.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Tapsel. Dan 44% struktur ekonomi daerah berasal dari sektor pertanian, sementara ribuan Ha lahan pertanian mengalami kerusakan akibat bencana.
"Triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi memang naik menjadi 3,49 persen. Tetapi angka ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan sebelum bencana, ucapnya
Karena itu, Gus Irawan menyambut baik penelitian multidisiplin yang dilakukan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, hasil kajian tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan langkah pemulihan dan pembangunan ke depan.
"Kami berharap dari riset dan diskusi ini ada rekomendasi kepada kami di Tapsel, bagaimana menjaga alam dan ekosistem Batang Toru. Kami tidak akan mampu melakukannya sendiri, apalagi kewenangannya tidak seluruhnya berada di pemerintah kabupaten," ungkapnya.
Ka BBKSDA Sumut, Novita Kusumawardani dan Prof Jatna Supriatna dari I-SER FMIPA UI, Senada mengatakan Bentang Alam Batang Toru merupakan kawasan yang sangat penting, bukan hanya bagi Tapsel, tetapi juga bagi Taput dan Tapteng. Dan, kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi orangutan Tapanuli yang memiliki nilai konservasi sangat tinggi. Dan, peluang lain, seperti carbon credit, payment for ecosystem services, ekowisata berbasis satwa liar, pembentukan trust fund untuk mendukung pembiayaan konservasi jangka panjang.
"Solusinya harus multidisiplin dan interdisiplin. Kita harus mencari bagaimana orangutan dan Bentang Alam Batang Toru bisa tetap lestari, tetapi pada saat yang sama masyarakat memperoleh manfaat ekonomi," sebut Novita.
Prof. Jatna menambahkan bahwa, konsep konservasi ke depan tidak hanya berbicara tentang perlindungan kawasan, tetapi juga bagaimana mengubah potensi lingkungan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat melalui skema ekonomi hijau yang berkelanjutan. Melalui kegiatan diseminasi tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki dasar ilmiah yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pemulihan pascabencana, penataan ruang, perlindungan daerah aliran sungai, konservasi keanekaragaman hayati serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Giat ini dihadiri Sekdakab Tapsel, H Sofyan Adil Siregar. Ka Bappeda Tapsel, Chairul Rizal Lubis. Ka BPBD Tapsel, Zulkarnain Siregar. Plt Kadis Lingkungan Hidup, Mahyuddin Ritonga. Ka BBKSDA Sumut, Novita Kusumawardani, Prof. Jatna Supriatna dari I-SER UI, para peneliti dari UI, ITB, UGM, USU, UNAS, serta unsur pemerintah, NGO, pemerhati lingkungan dan konservasi.
