bulat.co.id -BINJAI | Persoalan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Pemerintah Kota (Pemko) Binjai masih menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya,
dari tahun ke tahun PAD sebesar Rp200-an miliar yang ditarget tak pernah tercapai.
Melihat
kondisi itu, muncul dugaan PAD di Kota Rambutan tersebut mengalami kebocoran,
atau mengalir ke pihak yang tidak tepat. Namun, pihak Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Asali Daerah (BPKPAD) sebelumnya menngakui tidak
mengetahui dugaan kebocoran tersebut.
Baca Juga :Aset Pasar Tavip Binjai Terjual Rp600 Juta
"Soal itu
saya belum tahu," kata Kepala BPKPAD, Erwin Toga Purba beberapa waktu lalu di
seputaran Jalan Kartini, Binjai Kota.
Dugaan
kebocoran PAD ini juga berkaitan dengan adanya indikasi perusahaan yang tidak memiliki
izin. Beberapa usaha peternakan ayam, perternakan babi dan usaha pabrik mie
diduga ada yang belum mendapat izin dari dinas Pelayanan Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu. Namun usaha itu berjalan mulus dengan kegiatannya
setiap hari.
Berdasarkan
informasi yang dihimpun, Jumat (28/7), hanya usaha peternakan ayam yang mengantongi izin, sementara
usaha ternak babi dan pabrik mie diduga tidak mengurus perizinan ke kantor
Pelayanan Terpadu.
Meski
begitu, Pemko Binjai melalui dinas terpadu belum melakukan razia gabungan untuk
melakukan pendataaan diseluruh usaha tersebut. Karena dengan tidak adanya
pengusaha mengurus izin, maka akan berdampak kepada PAD dengan tidak melakukan
pemugutan pajak yang di stor kas daerah.
Baca Juga :Pisah Sambut Kapolres Binjai, Wali Kota Sampaikan Maraknya Begal dan Narkoba
Belum
adanya sikap Pemko Binjai dengan usaha yang belum memiliki izin tersebut,
diduga ada oknum tertentu sebagai beking. Sehingga mereka tidak mengurus izin
usaha sebagaimana mestinya.
Kadis
Pelayanan Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Heny Sri Dewi Sitepu
ketika dikonfirmasi melalui WA ketelepon selulernya, mengatakan, pihaknya akan
segera turun ke lapangan untuk melihat langsung usaha peternakan. "Minggu depan
kami dengan dinas terkait mau turun ke lapangan mengecek izin mereka,"
kata Heny.
