bulat.co.id, Labuan Bajo -Anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat
Alfridus Ndarung, S. Fil ikut mengomentari pernyataan
Yopi Widiyanti soal kualitas beras Lembor yang cokelatan dan pahit.
Saat wawancara Jurnalis media ini usai diskusi pembahasan Ranperda Pengembangan Pangan Lokal di Bapemperda DPRD Manggarai Barat, Jumat, 21 Maret, Frid, sapaan akrab anggota DPRD Partai NasDem itu mengatakan bahwa pernyataan Yopi soal generalisasi beras Lembor adalah persoalan pribadinya.
Frid menegaskan bahwa Lembor itu sudah dikenal sebagai lumbung padi untuk NTT.
Menurutnya, Lembor mendapat predikat sebagai daerah lumbung padi NTT karena Struktur tanah, iklim dan sistem irigasi di Lembor mempengaruhi kualitas beras Lembor yang baik.
Namun, terlepas dari itu semua, buruknya kualitas beras Lembor ketika para petani salah membaca kalender musim.
"Jadi yang disampaikan oleh Ibu Yopi terkait musim tanam, dari Oktober sampai Januari yang intensitas hujannya tinggi.
Waktu itu, padi sebagian besar wilayah Lembor, terutama desa Situ dan Tangge banyak yang tumbang. Artinya, ketika padi yang mau berisi merayap semua, sehingga terkena air. Dan dipanenpun dalam kondisi padi yang tidak bagus," jelas Frid.
Kata Frid, kasus yang ditemukan oleh Yopi adalah situasional.
"Sehingga ketika ibu Yopi menemukan kasus bahwa berasnya itu patah, pahit kalau dimasak, itu situasional. Tetapi bukan berarti generalisasi semua beras Lembor," katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak akan menjadikan Lembor sebagai lumbung padi ketika kualitas berasnya buruk.
"Soal pernyataan Yopi soal generalisasi, itu persoalan dia. Tetapi saya petani soalnya. Tau saya," tegasnya.
Lebih lanjut, Frid mengatakan sebagai catatan kritis, pernyataan Yopi ada manfaatnya untuk pemerintah.
"Konteks pernyataan Yopi sebagai anggota Pansus LKPJ terhadap dinas pertanian itu sebagai catatan dan masukan bagi dinas pertanian sebagai dinas teknis terhadap kualitas produk pangan di kabupaten Manggarai Barat," lanjutnya.
Frid juga mengungkapkan bahwa para petani belum mampu menciptakan kualitas beras premium. Kata dia, hal itu karena minimnya teknologi untuk menciptakan beras premium.
"Ini juga menjadi catatan bagi pemerintah untuk bagaimana mengembangkan dan pendamping beras premium yang terserap ke hotel dan restoran," pungkasnya.
