bulat.co.id - BINJAI – Calon Ketua DPD KNPI Binjai,
Randi Permana, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Amir Hamzah selaku
Wali Kota Binjai dalam menangani pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban.
Menurut Randi, langkah yang diambil pemerintah kota mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah penyaluran bantuan peralatan usaha yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Sumut tahun 2026, dengan total nilai mencapai Rp127 juta.
"Ini kebijakan yang patut diapresiasi. Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu para pedagang untuk kembali bangkit dan menjalankan usaha di lokasi baru," ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Ia juga menilai kepemimpinan Wali Kota Binjai saat ini cukup responsif dalam menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penataan kota, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga. Randi menegaskan pihaknya siap bersinergi dalam mendukung program pembangunan yang pro-rakyat.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Binjai menggelar dialog bersama perwakilan PKL di Ruang Rapat III Sekretariat Daerah. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh wali kota dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan pedagang dari sejumlah titik.
Dalam forum itu, disepakati sejumlah langkah penataan dan relokasi. PKL yang sebelumnya berjualan di Jalan Olahraga akan dipindahkan ke halaman Masjid Agung. Sementara pedagang dari Jalan Bandung diarahkan ke kawasan eks Rumah Sakit Bangkalan.
Adapun pedagang di Jalan Sudirman akan direlokasi ke Pasar Bundar, baik di lantai satu maupun lantai dua. Pemerintah kota juga berencana melakukan pembenahan fasilitas guna meningkatkan kenyamanan dan daya dukung aktivitas perdagangan.
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, sebanyak 84 PKL dari tiga lokasi tersebut akan menerima bantuan peralatan usaha dari dana CSR. Bantuan ini diharapkan menjadi stimulus agar para pedagang dapat kembali beraktivitas secara optimal.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara penataan kota yang lebih tertib dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga situasi yang tetap kondusif selama proses relokasi berlangsung.
