bulat.co.id - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur Menetapkan 3 (Tiga) orang Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran percepatan penanganan Covid-19.
Anggaran tersebut ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur Tahun Anggaran 2020. Penetapan tersangka tersebut dilakukan Kamis (15/9/2022) oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Flores Timur berdasarkan Surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: Print01/N.3.16/Fd.1/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, berdasarkan 2 (dua) alat bukti.
Penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka tersebut diantaranya Inisial PLT selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Flores Timur, Inisial AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, dan PIG selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur/ Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur / Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab Flores Timur Tahun 2020.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Bulat.co.id, dijelaskan untuk mempercepat proses penyidikan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, selanjutnya terhadap tersangka AHB dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 15 September 2022 s/d 04 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Larantuka.
“Terhadap 2 (dua) orang tersangka yakni Tersangka PLT dan Tersangka PIG akan kami jadwalkan Pemanggilan sebagai tersangka dan dilakukan Pemeriksaan Sebagai Tersangka,” sebut Kasipidsus Kejari Flotim, Kornelis S. Oematan.
Dijelaskan, berdasarkan hasil Refocusing Kegiatan dan Realokasi anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mendapat Alokasi Dana Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 6.482.519.650 (Enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang diperuntukan untuk Penanganan Darurat Bencana.
Bahwa, dalam proses pengajuan pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan perundang- undangan, kemudian anggaran BTT tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban namun dalam pertanggungjawaban tersebut tanpa didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Covid-19 pada BPBD Kab. Flores Timur TA. 2020, yang diterima oleh Penyidik Kejari Flores Timur pada tanggal 05 September 2022, yang menyatakan bahwa terdapat Penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.569.264.435,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
Disebutkan, perbuatan para tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana – Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP – Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(YP)
