bulat.co.id -
MEDAN | Sivitas
akademika dari sejumlah kampus di Indonesia ramai-ramai meng
kritik pemerintahan
Presiden RI Joko Widodo (
Jokowi).Kritikan
sivitas itu pun mendapatkan
respon dari
Wali Kota Medan Bobby Nasution. Menantu
Jokowi ini mengatakan
kritikan itu hal yang biasa. Menurutnya, sah-sah saja jika kampus memberikan
kritik terhadap pemerintah.
"Kampus itu tentunya salah satu lembaga pentahelix yang kita gunakan untuk pembangunan. Tentunya peran kampus untuk memberi peran secara langsung baik di lapangan, ilmu pada sumber daya manusia kita, anak-anak kita itu sangat perlu. Hari ini, kalau bilang bersuara, memberikan pandangan, ya, silakan, enggak ada salahnya saya rasa memberikan saran," kata Bobby usai acara Ground Breaking Stadion Teladan
Medan, Selasa (6/2/24).
Terkait
kritikan kepada
Presiden Jokowi, Bobby menilai itu adalah sebuah masukan. Dia lalu mengingatkan agar
kritikan itu terus dilakukan bukan hanya dalam urusan politik, tetapi juga dalam hal-hal lain.
"Ya, memberi masukan, yang pasti tentunya masukan yang diberikan harus konsisten, harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya urusan politik tapi juga urusan yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah kampus di Indonesia ramai memberikan
kritikan kepada pemerintahan
Jokowi. Salah satunya juga dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara (USU).
"Kami dari sebagian guru besar USU, sebagian alumni USU, sebagian dari mahasiswa, dan sebagian dosen sangat prihatin atas keadaan sekarang ini," kata salah seorang guru besar USU, Prof Ningrum Natasya Sirait, Senin (5/2/24).
"Oleh sebab itu, kami menyatakan melakukan gerakan moral, menyatakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan negara saat ini. Bahwa akhir-akhir kami melihat keresahan di tengah-tengah masyarakat," sambungnya.
Ningrum mengatakan pihaknya melihat gejala yang berkaitan dengan rusaknya nilai-nilai etika dan perilaku dalam sistem perpolitikan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, dalam upaya untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya suasana tertib, aman, dan damai dalam pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu 2024, para
sivitas akademika USU ini menyampaikan beberapa hal yaitu:
1.
Presiden Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya untuk tetap netral, jujur dan dan adil, serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
3. TNI dan Polri untuk tetap netral, dan bekerja secara profesional dan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
