bulat.co.id -
BINJAI | Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumatera Utara, bekerjasama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, menggelar
diskusi publik yang dilaksanakan di RM Punokawan, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Sabtu (25/11/23) siang.
Mengusung tema "Mengawal Penyelenggaraan
Pemilu Yang Netral dan Berintegritas" kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa dan belasan jurnalis Kota Binjai.
Kegiatan yang di moderatori oleh Ketua
JaDI Sumut Nazir Salim Manik, juga menghadirkan beberapa orang narasumber, diantaranya Ketua KPU Binjai Anton Indratno, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Cut Alma Nurafiah MA, serta Ketua
KAHMI Binjai Herry Dani Lubis SE, M.AB.
Ketua KPU Binjai Anton Indratno, dalam sambutannya memaparkan kinerja komisioner KPU Binjai selama dirinya menjabat sekitar 1 bulan ini.
"Selama ini kami sudah mengerjakan tahapan pemilu sesuai regulasi yang ada. Daftar pemilih tambahan juga sudah kami lakukan. Bahkan pada Kamis kemarin, kami menggelar rapat bersama forkopimda untuk menentukan zona kampanye, dan kami sudah memperoleh kesepakatan lokasi (zona kampanye) tersebut," ucap Anton, seraya menegaskan bahwa setiap keputusan selalu di plenokan.
Dirinya juga mengatakan jika sebagian beberapa logistik untuk
Pemilu sudah diterima pihaknya dan saat ini disimpan digudang milik KPU Binjai.
"Beberapa logistik sudah kita terima, seperti kotak suara, segel, tinta dan lain lain. Sedangkan yang belum masuk adalah segel plastik dan surat suara," ujarnya.
Anton Indratno juga menegaskan, sebanyak 442 calon anggota legislatif Binjai dari berbagai Partai Politik, nantinya akan bersaing pada
Pemilu mendatang untuk memperebutkan 35 Kursi yang tersebar dari 5 Dapil.
Sebagai Ketua KPU Binjai, pria yang mempunyai basic sebagai tenaga pendidik ini berharap
Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan damai dan kondusif, serta tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kami ingin semua terlibat dan mengawasi," demikian ungkap Anton, sembari berharap KPU Binjai dapat lebih baik lagi kedepannya.
Ditempat yang sama, Dr. Cut Alma Nurafiah, yang juga dipercaya sebagai narasumber, juga membeberkan fungsi dari keterbukaan informasi
publik yang mengusung tema "Mengawal Penyelenggaraan
Pemilu Yang Bersih, Netral dan Berintegritas" pada
Pemilu 2024 mendatang.
Sebagai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, wanita berhijab ini juga menyesalkan adanya komisioner Bawaslu Medan yang baru baru ini diamankan aparat penegak hukum.
"Ada beberapa indikasi dalam kejadian tersebut, seperti pemerasan, menerima suap atau money politic, konflik kepentingan, atau perbuatan curang. Kita sebagai masyarakat mempunyai hak untuk menduganya," tuturnya.
Pada kesempatan itu, wanita berhijab ini dalam paparannya melalui layar monitor juga membeberkan lingkaran setan korupsi politik, seperti KPU, Bawaslu, DKPP, kroni bisnis, politisi, dan birokrasi. "Lingkaran ini harus kita putuskan, karena efek dari korupsi seperti pemerasan maupun penyuapan yang dirugikan adalah negara, dan negara itu adalah masyarakat," katanya.
Bahaya serta dampak korupsi juga dipaparkan oleh Cut Alma Nurafiah, seperti layanan
publik menjadi buruk dan juga mahal, biaya politik mahal, kerugian uang negara, kerusakan lingkungan, sosial, penegakan hukum, serta langgengnya kemiskinan.
"Untuk pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu Refresif dan Preventif," ujarnya.
Penyuluh anti korupsi bersertifikat ini juga menegaskan bahwa kita mempunyai kemerdekaan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui dari badan publik.
Alur permohonan informasi
Pemilu dan Pemilihan serta solusi untuk meminimalisir korupsi juga dipaparkan oleh Cut Alma Nurafiah dalam paparannya.
Narasumber lainnya yaitu Ketua
KAHMI Binjai, Herry Dani Lubis, juga membeberkan bagaimana caranya mewujudkan pemilu yang berintegritas.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Binjai periode 2013-2018 tersebut juga menyoroti Bawaslu Binjai terkait regulasi atau tahapan dalam Pemilu.
Adapun yang disoroti oleh Herry Dani terkait sosialisasi KPU dan Bawaslu RI, yang sebelumnya dilaksanakan di Kota Binjai.
"Dalam kegiatan itu, seharusnya ada respon dari Bawaslu. Namun saya menilai Bawaslu tidak proaktif. Saya tegaskan, Bawaslu seharusnya bekerja tidak berdasarkan laporan saja, namun berdasarkan temuan juga," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi KPU dan Bawaslu RI di Kota Binjai dinilai tidak transparan. "Sosialisasi itu seharusnya transparan, tapi mengapa sosialisasi itu tidak dipublikasi. Dalam hal ini ada hak
publik untuk curiga maupun menyengketakan hal ini. Ingat. Jangan main main dengan tahapan atau regulasi yang ada," pungkasnya.
Pasca sosialisasi tersebut, Herry Dani juga mengaku sudah menyurati KPU Sumut. "Namun sudah dua Minggu belum ada balasan," bebernya.
Dalam hal ini, sebut Herry Dani, mestinya Bawaslu proaktif melakukan pemeriksaan. "Jangan hanya menunggu. Seharusnya panggil panitia dan penyelenggara yang hadir dalam kegiatan itu," demikian ungkap Herry Dani.
Sesi tanya jawab menjadi bagian dalam
diskusi publik ini. Salah seorang peserta mempertanyakan belum terlengkapinya keterwakilan wanita (30 persen) oleh beberapa Partai politik. Peserta tersebut juga mempertanyakan sanksinya, baik dari Parpol maupun Lembaga Komisi Informasi Publik.
Turut hadir dalam.kegiatan tersebut, beberapa organisasi masyarakat dan organisasi kemahasiswaan, serta organisasi profesi seperti PWI Kota Binjai.
