bulat.co.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1
Anies Baswedan kritik keras pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah saat ini dibawah Presiden Joko Widodo.Kritikan itu ia sampaikan saat merespons pertanyaan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Debat ke-5 Capres.
"Pertama, kita harus sadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk pemberi, karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima," kata Anies dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu (4/2/2024).
Anies menyinggung soal program pemberian bansos Jokowi yang baru-baru ini dibuat, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan cara dirapel pada Februari 2024.
"Kalau penerima butuhnya bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau 3 bulan lagi ya 3 bulan lagi, jangan dirapel semua. Dijadikan sesuai kebutuhan, itu yang disebut bansos tanpa pamrih," tegas Anies.
Menurutnya, bansos juga tidak bisa digelontorkan secara cuma-cuma tanpa adanya pendataan yang jelas. Ia menilai, bansos ke depan harus diberikan melalui data yang akurat, dan melalui mekanisme pemberian bansos secara langsung, bukan dibagikan di pinggir jalan.
"Bukan di pinggir jalan, tapi langsung di lokasi melalui jalur birokrasi. Kemudian ketiga yang tidak kalah penting ketika bicara bansos ini harus bansos bisa dipastikan mereka yang miskin pra sejahtera termasuk di dalam jangan terlewatkan," tutur Anies.
Program Bansos Plus
Oleh sebab itu, Anies memastikan, jika ia terpilih sebagai presiden nantinya setelah memenangkan
Pilpres 2024, program bansos akan diperbaiki melalui program Bansos Plus.
Pembagiannya pun tak lagi menggunakan label bansos dari presiden seperti saat ini.
"Ketika saya tugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta bukan dari gubernur, tapi dari uang rakyat, lewat APBD DKI Jakarta, jelas posisinya," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Untuk diketahui, debat malam ini dimulai pada pukul 19.00 WIB dan disiarkan di televisi nasional.
Tema malam ini adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan inklusi. Sementara sub temanya meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Ini merupakan debat terakhir sebelum Indonesia akan melakukan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari mendatang.
