bulat.co.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melayangkan surat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait hasil audit terhadap pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang dianggap menyalahi peraturan perundangan-undangan. Melihat hal tersebut Aliansi Aktivis Kota (Akta) menyoroti pengadaan dana senilai ratusan miliar rupiah pada program Komcad.
Kordinator Akta Pusat, Ari Gusti Syahputra mengatakan, pihaknya menduga dana pada program Komcad merupakan permainan Kementerian Pertahanan yang akan menimbulkan potensi permasalahan hukum dikemudian hari nantinya.
"Apalagi kita ketahui bersama Menteri Pertahanan saat ini berniat menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia. Dana diduga untuk dana pencalonan presiden Prabowo Subianto tahun 2024," kata Ari.
Ia menambahkan, program Komcad belum sepenuhnya masuk dalam anggaran APBN 2022.
"Hingga hari ini Kementerian Pertahanan belum juga memberikan klarifikasi atas temuan BPK ini," lanjutnya.
Ari Gusti juga meminta agar Duta Komcad sekaligus Youtuber ternama, Dedy Corbuzier berani menceritakan kasus ini di Podcast-nya agar asumsi liar terkait permasalahan ini bisa selesai.
"Permasalahan ini harus jelas, jangan menghambur-hamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi di tengah-tengah resesi yang menghantui banyak negara," tegasnya. (Red)
