bulat.co.id -Upaya mendorong ekonomi Indonesia yang dinamis, akhirnya Rancangan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) telah resmi dijadikan undang-undang pada Kamis (15/12/2022), lewat Sidang Paripurna.
Pemerintah Indonesia melalui
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa reformasi sektor keuangan memiliki tujuan utama untuk membangun ekonomi Indonesia agar lebih dinamis, kokoh, mandiri dan berkeadilan.
Sebelumnya, ke-17 Undang-Undang (UU) yang terkait sektor keuangan telah berusia cukup lama. Bahkan ada yang melebihi 30 tahun. Oleh karena itu,
RUU PPSK menjadi penting untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman dan teknologi.
"Kondisi dan tantangan sektor keuangan Indonesia memperlihatkan urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia," tegasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip dari CNBC Rabu (11/1/2023).
RUU PPSK ini terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal dan disusun dalam bentuk omnibus law. Dari bab dan pasal tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa materi RUU P2SK secara umum mencakup dua bagian besar. Bagian pertama adalah ketentuan yang mengatur kelembagaan dan koordinasi otoritas di sektor keuangan.
Baca juga: Kemensetneg Buka Lowongan Magang Siswa SMK, Hingga Mahasiswa
Adapun, Bab I dari UU PPSK ini membahas mengenai ketentuan umum pasal 1, Bab II mengenai azas maksud, tujuan, serta ruang lingkup yang terdiri dari pasal 2 dan pasal 3, Bab III mengenai kelembagaan yang terdiri dari pasal 5 bagian umum, pasal 6 KSSK, pasal 7 LPS, pasal 8 OJK, pasal 9 BI, pasal 10 rupiah digital, hingga pasal 11 mengenai pengembangan sektor keuangan.
Kemudian, pasal 12 mengenai pengendalian tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme, bab 13 tentang bagian umum perbankan, pasal 14 perbankan, serta pasal 15 perbankan syariah.
Adapun pasal 16 masuk ke dalam Bab 5 berkaitan dengan pasar modal, pasar uang dan pasar valas tentang infrastruktur pasal, pasal 17 tentang penyelenggaraan infrastruktur pasar, pasal 18 instrumen keuangan dalam transaksi pasar modal, pasal 19 sampai pasal 22 tentang pasar modal.
Kemudian, untuk pasal 23 sampai pasal 26 mengenai bursa karbon, pasal 27-32 mengenai pasar uang dan pasar valas, pasal 33 sarana kliring di pasar keuangan, pasal 34 tentang pegembanagn pasar keuangan, dan pasal 35 tentang fungsi pengelolaan dana perwalian.
Pasal 36 tentang permohonan pailit badan pengelola instrumen keuangan, pasal 37 pengelolaan instrumen keuangan dan pengelolaan dana perwalian, pasal 38 OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran, dan pasal 39 tentang pengaturan lebih lanjut tentang pengembangan pasar keuangan oleh pemerintah.
Baca juga: Dewas KPK Mendapat 1.460 Laporan Penyadapan Sepanjang 2022
Lebih lanjut, pasal 40-47 tentang penyelesaian transaksi, pasal 48 kegiatan usaha penukaran valas, pasal 49 dan pasal 50 tentang kegiatan usaha penukaran valas. Lalu, pasal 51-52 mengenai perasuransian, pasal 53-54 asuransi usaha bersama, pasal 55 tentang anggaran dasar usaha bersama, pasal 56 keanggotaan usaha bersama, pasal 57 organ usaha bersama, pasal 58 wewenang RUA, pasal 59 penyelenggaraan RUA, dan pasal 60 tentang RUA tahunan dan rua luar biasa.
Pasal 61 kepesertaan RUA, pasal 62 dan 63 pemilihan peserta RUA, pasal 64 pemilihan RUA, pasal 65 tentang masa tugas dan pemberhentian peserta RUA, pasal 66 RUA, dan pasal 67-68 pengurusan usaha bersama, pasal 69 tentang masa tugas dan pemberhentian direksi usaha bersama, pasal 70 tugas, wewenang, dan kewajiban direksi usaha bersama, pasal 71 kewajiban anggota direksi usaha bersama, pasal 72 pengawasan usaha bersama hingga pasal 73, pasal 74 masa tugas dan pemberhentian dewan komisaris usaha bersama, pasal 75 - 76 tugas, wewenang dan tanggung jawab komisaris usaha bersama.
Pasal 77 membahas mengenai perubahan bentuk badan hukum, pasal 78 mengenai pembubaran usaha bersama, pasal 79 penyelenggaraan program penjamin polis, pasal 80-85 kepesertaan penjamin polis, pasal 86-89 tentang penyelenggara program penjamin polis.
Pasal 90 mengenai mekanisme penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah bermasalah, pasal 92 likuidasi hingga pasal 101. Pasal 102 tentang pengelolaan aset dan kewajiban hingga pasal 103, dan pasal 104 - 105 tentang penjaminan.
Sementara itu, pasal 106 - 107 tentang usaha jasa pembiayaan dan ruang lingkupnya, pasal 108 bentuk badan hukum, pasal 109 kepemilikan, pasal 110 - 111 kepengurusan dan penilaian kemampuan dan kepatuhan. Pasal 112 sumber dana penyertaan, pasal 113 - 114 izin usaha, pasal 115 konversi dan pembentukan unit usaha syariah, dan pasal 116 - 123 tentang penyelenggaraan usaha, dan pasal 124 penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
Baca juga: 63 Negara di Dunia Alami Masalah Hutang, Indonesia Salah Satunya
Pasal 125 pencabutan izin usaha, pasal 126 asosiasi penyelenggara usaha jasa pembiayaan, pasal 127 profesi penunjang usaha jasa pembiayaan, pasal 128 - 129 pengawasan dan pelaporan. Pasal 130-132 tentang kegiatan usaha bullion, pasal 133 - 200 dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program dana pensiun.
Pasal 201 koperasi di sektor jasa keuangan, pasal 203 - 204 lembaga keuangan mikro, pasal 205 - 212 konglomerasi keuangan, pasal 213 inovasi teknologi sektor keuangan sampai dengan pasal 224, pasal 225 - 229 tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan, pasal 230 - 248 cakupan perlindungan konsumen di sektor keuangan.
Pasal 249 - 251 tentang terkait akses pembiayaan mikro, kecil, dan menengah, pasal 252-273 tentang sumber daya manusia, sedangkan pasal 274 - 276 stabilitas sistem keuangan, pasal 277 - 278 tentang LPEI, pasal 279 - 282 mengenai sanksi administrasi terkait ITSK, pasal 283 tentang sanksi administrasi terkait usaha jasa pembiayaan, dan pasal 25 sanksi administrasi terkait perlindungan konsumen.
Adapun, bab 24 mengatur tentang ketentuan pidana yang di dalamnya termuat pasal 287 - 290 tentang ketentuan pidana terkait penjaminan polis, pasal 291 hingga 295 ketentuan pidana terkait usaha jasa pembiayaan, pasal 296 - 298 tentang ketentuan pidana, pasal 299 - 300 tentang ketentuan pidana terkait pasar uang dan pasar valas, pasal 301 - 306 terkait kegiatan usaha bullion.
Ketentuan lain-lain pun kemudian dibahas dalam pasal 307, ketentuan peralihan dari pasal 308 - 325, dan ketentuan penutup tertera dalam pasal 326 - 341.
