Polri memang tidak mengurus langsung urusan ekonomi. Wewenang itu menjadi tugas utama dari menteri dan kepala lembaga yang mengurusi bidang ekonomi, seperti kementerian yang masuk klaster perekonomian, serta lembaga lembaga seperti Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Namun peran
Polri sebagai supporting system untuk ikut memastikan berbagai program strategis pemerintah berjalan baik di lapangan sangat diperlukan.
Seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo,
Polri dibutuhkan untuk memastikan tiada gangguan terhadap investasi, diperlukan untuk penopang penegakan hukum atas kemungkinan penyelewenangan terhadap penyaluran program strategis ke rakyat, seperti subsidi dan bantuan sosial terhadap warga korban bencana alam, penyaluran dana desa, dan lain lain. Melalui peran peran seperti ini secara tidak langsung
Polri bisa menjadi kekuatan enabler, dan ikut menentukan tingkat keberhasilan program program strategis pemerintah. Sebagai pembanding, kita sangat apresiasi gerak cepat
Polri dan TNI ikut membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Akibat gerak cepat mereka kita sukses mengendalikan pandemi, dan menjalani pemulihan ekonomi dengan cepat.
Gawe pemilu serentak yang cukup panjang, karena berlanjut hingga pilkada serentak pada November 2024 butuh pundak
Polri kian tangguh dan profesional. Hampir semua tahapan pemilu membutuhkan peran Polri, apalagi memasuki masa kampanye dan pencoblosan. Suhu politik yang kian eskalatif rentan berujung kisruh sosial, kerawanan ini membutuhkan deteksi dini yang akurat oleh Polri.
KPU sebagai penyelenggara pemilu jelas membutuhkan TNI dan
Polri menjaga dan mendistribusikan logistik pemilu ke seluruh pelosok negeri, dan mengamankan coblosan di TPS, surat dan kotak suara hingga perhitungan berjenjang, bahkan hingga putusan MK jika ada sengketa pemilu.
