Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Meminta Mawatu Resort Hentikan Proses Reklamasi

Teguh Adi Putra - Senin, 10 Maret 2025 21:16 WIB
Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Meminta Mawatu Resort Hentikan Proses Reklamasi
Ven Darung
Para Penambang dan Babinsa desa Tanjung Boleng duduk di atas batu batu besar yang telah tersusun rapi sepanjang ratusan meter yang nantinya akan direklamasi
bulat.co.id - Labuan Bajo |Parid Ridwanuddin anggota Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhamadiah meminta hotel Mawatu untuk mengentikan proses pembangunan dan reklamasi.

Hal itu dikatakan Parid saat dimintai tanggapan oleh Jurnalis media ini atas pernyataan bupati Manggarai Barat, Edi Endi soal reklamasi sebagai sesuatu yang tidak haram.

Kata dia, mestinya Edi Endi pahami dulu apa itu haram dan halal. "Pemimpin publik itu kan diskusinya bukan di-soal haram atau tidak haram. Karena itu sudah masuk di wilayah hukum, yang mungkin dia sendiri tidak paham maksudnya, haram itu apa," kata Parid melalui telepon Whatsapp. Senin [10/3] siang.

Menurut dia, yang paling penting untuk disampaikan oleh Edi Endi adalah soal partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

"Jadi proses partisipasi publiknya, terbuka ngga? Apakah selama ini transparan ngga? Proses pengambilan keputusannya. Harusnya itu yang harus disampaikan, bukan menyampaikan pernyataan yang mungkin dia sendiri tidak paham apa yang dimaksud harap itu apa, halal itu apa," tegasnya.

Pada prinsipnya, kata Parid, selama kebijakan itu merusak lingkungan, menggusur lahan orang, adalah sesuatu yang haram. "Haram itu kalau dibawa ke diskursus yang kontemporer harus dilihat punya keterhubungan dengan isu lingkungan," pungkasnya.

Dia menegaskan bahwa, Edi Endi mestinya bicara kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

"Jadi kebijakannya itu yang harus transparan berorientasi pada kemaslahatan bukan pernyataan ini haram, ini halal. Ini MUI kalau gitu kan. Kalau gitu saya aja yang ngomong jangan bupati," tegasnya.

Menurutnya kalau pembangunan di Labuan Bajo selalu meminggirkan orang lokal akan berdampak buruk.

"Soal Labuan Bajo, desakan dari kami, distop dulu deh pembangunan hotel dan reklamasi itu karena semakin meminggirkan masyarakat dan merusak lingkungan. Dan saya yakin kalau dibangun terus seperti itu, Labuan Bajo itu akan semakin menjauhkan masyarakat yang merupakan sebagai tuan rumah di situ," tutupnya.

Penulis
: Ven Darung
Editor
: Ven Darung
Tags
Pagar laut
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru