bulat.co.id -
JAKARTA | Kementerian Perdagangan berencana memanggil
TikTok pekan depan. Hal ini dikarenakan
TikTok dinilai belum mematuhi aturan Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tahun 2023.Wakil Menteri
Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan pihaknya terus memantau proses integrasi data yang dilakukan oleh
TikTok. Meskipun telah bergabung dengan Tokopedia, Jerry menegaskan harus mematuhi aturan yang berlaku.
"Kita ingin memastikan jangan ada yang dilanggar. Ketika Permendag 31 tahun 2023 menyebut dengan jelas bahwa tidak boleh jualan media sosial. Tentu yang harus dilakukan adalah mencari cara supaya tidak ada yang dilanggar," kata Jerry saat ditemui di Kantor, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Sementara itu, Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan dalam pertemuan dengan
TikTok pekan depan, pihaknya akan memantau proses integrasi data
TikTok di
TikTok Shop. Dalam proses integrasi tersebut, Isy menegaskan harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
"Iya, untuk melihat comply-nya kan kemarin udah tinggal 25%. Bukan hanya migrasi data, tapi comply dengan Permendag No 31 tahun 2023," kata Isy kepada awak media, Jakarta.
Lebih lanjut, proses migrasi sistem back-end ke Tokopedia telah rampung dilakukan. Saat ini proses transaksi pembayaran sudah beralih ke sistem Tokopedia. "Pembayaran sudah beralih ke Tokopedia," jelasnya.
Sebelumnya, PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan penyelesaian transaksi investasi
TikTok sebesar US$ 1,5 miliar ke Tokopedia. Melalui penyelesaian transaksi ini, layanan e-commerce Tokopedia dan
TikTok Shop Indonesia secara resmi bergabung di bawah naungan PT Tokopedia.
Seperti diketahui, PT Tokopedia merupakan entitas yang dimiliki bersama GoTo dan
TikTok sebagai mitra strategis di Indonesia. Dalam hal ini,
TikTok berperan sebagai pemegang saham pengendali sebesar 75%.
GoTo mengaku proses integrasi dan migrasi kedua sistem ini berjalan dengan baik dan diharapkan rampung dalam periode uji coba. Proses tersebut juga dilaksanakan dengan konsultasi kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai peraturan yang berlaku.