bulat.co.id - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi
membeberkan alasan perlu impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Salah
satunya karena serapan gabah hasil panen raya belum mampu memenuhi stok Cadangan
Beras Pemerintah (CBP).
"Perintah Pak Presiden, serap (beras)
sebanyak-banyaknya. Sampai tadi, yang terserap baru 50.000 ton," ujarnya
usai acara Rembug Pangan di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2023),
seperti dilansir dari detikcom.
Baca Juga: Beras di Pasar Murah">Disperindag Pamekasan Siapkan 10 ton Beras di Pasar Murah
"Untuk mengambil suatu keputusan yang pahit tadi itu
(impor beras) bukan Badan Pangan sendiri, itu ada rapat internal,
kementerian/lembaga terkait, semuanya ada di situ, termasuk Kementan
(Kementerian Pertanian) dan Kemendag (Kementerian Perdagangan),"
lanjutnya.
Menurut Arief sebelum memutuskan untuk mengimpor beras,
Bapanas sudah mengundang 25 penggilingan padi besar untuk menambah stok beras.
"Pada saat stok (beras Bulog) 220.000 ton kita semua
merasa perlu untuk top up stok BULOG. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25
penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top up stok BULOG, hasilnya
hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief.
Bapanas juga mengundang produsen besar lainnya, seperti
Wilmar, Top Koki, dan Sumber Raya. Namun, mereka menyampaikan mereka masih
sangat terbatas dalam memenuhi stok beras sendiri, sehingga penggilingan padi
tersebut hanya sanggup menyetor sekitar 1.000-5.000 ton kepada BULOG.
Saat stok terbatas, Bulog mendapat penugasan untuk
memberikan sebanyak 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan
masing-masing 10 kg beras. Apabila program tersebut berjalan selama 3 bulan,
dengan cadangan stok beras Bulog sekitar 220 ribu ton maka total kebutuhan
beras mencapai 640 ribu ton.
"Kalau Bulog satu kali jalan, dari satu bulan itu digelontorkan
semua, stok Bulog kurang lebih nol. Apakah mau membiarkan stok Bulog nol?"
ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso
menambahkan, jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat
perbedaan data surplus dari Januari hingga April pada tahun ini dengan tahun
sebelumnya.
"Kalau kita melihat angka BPS tahun ini dari Januari
sampai dengan April, ternyata memang kita surplusnya tiga bulan, tetapi
surplusnya itu lebih kecil bila dibanding dengan tahun lalu pada bulan yang
sama, Januari sampai dengan April. Kalau tidak salah tahun lalu itu tahun 2022
sebanyak 3,6 juta ton lebih surplusnya, sementara tahun ini sampai dengan
April, diperkirakan hanya 3,22 juta ton. Jadi ada perbedaan itu,"
paparnya.
Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan pihaknya
di beberapa provinsi. Hasil serapan yang masuk ke penggilingan padi ternyata
kurang dari 50% dari kondisi normal saat ini.
"Artinya memang kekurangan yang lalu itu pengaruhnya
sampai dengan hari ini itu masih ada terhadap penggilingan padi. Padahal
penggilingan padi itu, misalnya normalnya 2.000 (ton), sekarang masuknya baru
di bawah 1.000 (ton) yang masuk ke penggilingan padi," tuturnya.
Menurutnya, hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi pertimbangan
pemerintah untuk melakukan impor beras.
Kembali ke Arief, ia menuturkan alasan lain pemerintah
melakukan impor beras adalah untuk menjaga ketersediaan beras. Nantinya,
ketersediaan tersebut dapat digunakan untuk menjadi bantalan sosial jika dibutuhkan.
Selain itu, impor beras ini juga dilakukan sebagai antisipasi
apabila terjadi El Nino.
"El Nino salah satu yang disampaikan oleh Kepala BMKG,
potensi El Nino 50-60%, jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau itu
terjadi, kita semua harus sudah siap. (Ini jadi) salah satu pertimbangan dari
sekian banyak pertimbangan," ungkapnya.
Arief kembali menegaskan perihal penugasan impor beras 2
juta ton kepada BULOG hingga akhir 2023, bukan berarti Bapanas pro akan impor
beras.
"Jadi bukan Bapanas pro-impor, tapi Bapanas menugaskan
Bulog karena saya dapat surat kuasa dari Menteri BUMN. Dan apapun keputusan
yang sudah diputuskan dalam rapat bersama presiden, kami semua pembantu
presiden harus mengerjakan. Siapapun," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengirimkan
surat penugasan kepada Perum BULOG untuk segera mengimpor beras sebanyak
500.000 ton. Dalam surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan
bahwa hal ini merupakan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo tentang Ketersediaan
Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H.
"Kami menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan
pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton
sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar
dilaksanakan secepatnya," demikian tertulis dalam surat yang diterima
detikcom, Senin (27/3/2023).
Masih dalam surat tersebut, Arief menerangkan bahwa pasokan
beras tersebut akan digunakan untuk mengirim bantuan sosial melalui program
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP). Melalui program itu, bansos
akan diberikan kepada 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap
menjaga kepentingan produksi dalam negeri serta memberikan aspek akuntabilitas
dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
jelas Arief.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta Bulog untuk optimal
menyerap beras dari petani dalam negeri. "Terutama pada masa panen raya
Maret-Mei 2023," tutup surat itu.
