Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan pihaknya
di beberapa provinsi. Hasil serapan yang masuk ke penggilingan padi ternyata
kurang dari 50% dari kondisi normal saat ini.
"Artinya memang kekurangan yang lalu itu pengaruhnya
sampai dengan hari ini itu masih ada terhadap penggilingan padi. Padahal
penggilingan padi itu, misalnya normalnya 2.000 (ton), sekarang masuknya baru
di bawah 1.000 (ton) yang masuk ke penggilingan padi," tuturnya.
Menurutnya, hal-hal seperti ini yang mungkin menjadi pertimbangan
pemerintah untuk melakukan impor beras.
Kembali ke Arief, ia menuturkan alasan lain pemerintah
melakukan impor beras adalah untuk menjaga ketersediaan beras. Nantinya,
ketersediaan tersebut dapat digunakan untuk menjadi bantalan sosial jika dibutuhkan.
Selain itu, impor beras ini juga dilakukan sebagai antisipasi
apabila terjadi El Nino.
"El Nino salah satu yang disampaikan oleh Kepala BMKG,
potensi El Nino 50-60%, jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau itu
terjadi, kita semua harus sudah siap. (Ini jadi) salah satu pertimbangan dari
sekian banyak pertimbangan," ungkapnya.
Arief kembali menegaskan perihal penugasan impor beras 2
juta ton kepada BULOG hingga akhir 2023, bukan berarti Bapanas pro akan impor
beras.
"Jadi bukan Bapanas pro-impor, tapi Bapanas menugaskan
Bulog karena saya dapat surat kuasa dari Menteri BUMN. Dan apapun keputusan
yang sudah diputuskan dalam rapat bersama presiden, kami semua pembantu
presiden harus mengerjakan. Siapapun," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengirimkan
surat penugasan kepada Perum BULOG untuk segera mengimpor beras sebanyak
500.000 ton. Dalam surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menuturkan
bahwa hal ini merupakan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo tentang Ketersediaan
Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H.
"Kami menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan
pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton
sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar
dilaksanakan secepatnya," demikian tertulis dalam surat yang diterima
detikcom, Senin (27/3/2023).
Masih dalam surat tersebut, Arief menerangkan bahwa pasokan
beras tersebut akan digunakan untuk mengirim bantuan sosial melalui program
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP). Melalui program itu, bansos
akan diberikan kepada 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap
menjaga kepentingan produksi dalam negeri serta memberikan aspek akuntabilitas
dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"
jelas Arief.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta Bulog untuk optimal
menyerap beras dari petani dalam negeri. "Terutama pada masa panen raya
Maret-Mei 2023," tutup surat itu.
