bulat.co.id -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan lebih dari 63 negara di dunia saat ini mengalami permasalahan utang yang tinggi. Kondisi itu diakui menyebabkan kemungkinan terjadinya krisis utang di berbagai negara.
"Di dalam statistik lebih dari 63 negara di dunia yang dalam kondisi utangnya mendekati atau sudah tidak sustainable," kata
Sri Mulyani dalam acara CEO Banking Forum, Senin (9/1/2022), dilansir detikFinance.
Baca Juga:Pajak Karyawan Gaji Rp5 Juta Tak Ada Perubahan
Sri Mulyani mengatakan situasi itu perlu diwaspadai, apalagi dunia menghadapi gejolak dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sudah memperkirakan sepertiga negara di dunia mengalami resesi tahun ini.
"Jadi dunia tahun 2023 ini, pada saat harus menjinakkan inflasi dan dipaksa menaikkan suku bunga pada saat utangnya tinggi, pasti akan memberikan dampak tidak hanya resesi, tapi kemungkinan terjadinya di berbagai negara yang sekarang utangnya sangat tinggi mengalami kemungkinan debt crisis," tuturnya.
Bendahara Negara itu mencontohkan, negara-negara di kawasan Asia Selatan seperti Bangladesh, Sri Lanka dan Pakistan telah masuk ke daftar pasien IMF. Situasi tidak mudah juga dialami negara Timur Tengah yang masih impor bahan bakar.
"Tadi malam saya sebelum tidur wawancara dengan bank sentral India yang dia mengatakan negara-negara di sekitar Asia Selatan semuanya dalam kondisi stress debt-nya. Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, semuanya masuk ke dalam pasien IMF," bebernya.
Sri Mulyani juga bicara prediksi dari lembaga global yang menyatakan bahwa kondisi dunia 2023 kurang menggembirakan. Tidak hanya inflasi dan kemungkinan resesi, melainkan juga ada kemungkinan masalah keberlanjutan utang di berbagai negara.
"2023 prediksi dari lembaga global mengenai dunia kurang menggembirakan. Tidak hanya inflasi dan kemungkinan resesi, kemungkinan juga ada masalah dengan debt sustainability di berbagai negara," tuturnya.
Kondisi Utang Indonesia
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 November 2022 sebesar Rp 7.554,25 triliun. Jumlahnya naik Rp 57,55 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.496,7 triliun.
Jumlah itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 38,65% per November 2022. Meski begitu, Kemenkeu mengklaim rasio utang masih aman karena masih jauh dari batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yang mencapai 60% dari PDB.
"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," tulis buku APBN KiTA.
APBN saat ini lebih sehat terlihat dari defisit APBN yang sudah kembali di bawah 3%. Sepanjang 2022, APBN mengalami defisit Rp 464,3 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita bisa tutup bahkan tidak di sekitar 3%, jauh di bawah 3% dan tahun ini pun kita mendesain di 2,87% (defisit terhadap PDB)," tutur Sri Mulyani.
