bulat.co.id - Puluhan massa dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Dairi melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Selasa (27/9/2022). Aksi demo yang mendapat pengawalan dari Polisi dipimpin langsung Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman SH, SIK, MM.
Ada 4 tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo tersebut , antara lain :
1.Meminta DPRD Dairi membahas dan sahkan P-APBD tahun 2022 demi pembangunan, gaji tenaga harian lepas (THL) dan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3K).
2.Kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Dairi untuk mendukung dan serius membahas dan sahkan P-APBD.
3.Menolak sikap DPRD mangkir dari Sidang.
4.Menyerukan kepada DPRD, utamakan kepentingan umum karena DPRD adalah wakil rakyat.
Usai aksi demo tersebut, koordinator aksi Arif Fatulloh Manik kepada wartawan mengatakan, bahwa anggota DPRD terpilih dari rakyat, sehingga mereka harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Rapat pembahasan P-APBD sudah tugas mereka.
"Jadi bila hal yang urgen seperti saat ini tidak bisa mereka perjuangkan, maka kami beserta masyarakat Dairi tidak akan memilih mereka lagi untuk menjabat anggota dewan di tahun 2024 nanti," kata Arif.
Menurutnya sekarang ini para anggota DPRD Dairi hanya memikirkan kepentingan pribadi dari pada keresahan ribuan masyarakat Dairi. Tentunya hal ini menjadi pembuktian dimana tidak ada lagi letak hati nurani anggota DPRD Dairi yang tidak berhadir dalam pembahasan P-APBD untuk kepentingan masyarakat.
"Mungkin mereka lebih mementingkan lobi-lobi politik dan mengesampingkan masyarakat. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Dairi untuk tidak memilih anggota DPRD yang mangkir dalam pembahasan P-APBD," tegasnya.
Menurutnya, apabila P-APBD tidak juga disahkan oleh anggota DPRD, Arif mengatakan akan melakukan aksi demo yang lebih besar dan akan tinggal di gedung DPRD.
"Kami akan kembali menggeruduk Kantor DPRD dan tinggal disana sampai DPRD mengesahkan P-APBD," ujarnya.
Selanjutnya Ibnu Manik mewakili mahasiswa mengatakan, turut prihatin dengan tingkah anggota DPRD yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan, karena telah beberapa kali diundang dalam kegiatan rapat pembahasan P-APBD tidak pernah hadir, sehingga tidak memenuhi kuorum.
"Selaku mahasiswa dan masyarakat Dairi, kami berharap para anggota DPRD memiliki tanggungjawab yang lebih besar. Karena ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat terkhusus untuk menunjang SDM dan menuju Dairi yang lebih unggul sesuai harapan pemerintah Kabupaten Dairi," ucapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani saat menerima massa pengunjuk rasa menyebutkan, DPRD tak kunjung mengesahkan anggaran P-APBD tahun 2022, karena saat rapat pembahasan berlangsung tak pernah korum disebabkan kurangnya jumlah anggota DPRD yang mengikuti rapat.
"Kami sudah melakukan rapat badan musyawarah (Bamus) bersama pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dairi selaku ketua tim anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi sebanyak 3 kali. Namun tidak pernah kuorum, sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan," sebutnya.
Sebagai ketua DPRD dirinya tidak bisa melanggar aturan dan harus mentaati hukum. Tata tertib DPRD Kabupaten Dairi itulah hukum sebagai pijakan dalam melaksanakan sidang-sidang.
"Kami yang membuat tata tertib, sehingga kami yang harus mentaati hukum yang kami buat," ujarnya.
Dalam tata tertib mengatakan, bahwa rapat bisa dibuka apabila diikuti oleh minimal 10 orang anggota DPRD. Akan tetapi, yang hadir hanya 5 sampai 6 orang saja. Ini membuat pembahasan P-APBD tidak terlaksana.
Ditambahkan Sekretaris DPD II Partai Golkar Dairi, sore ini anggota DPRD akan kembali melakukan sidang untuk membahas tentang P-APBD setelah sebelumya diskors, karena tidak kuorum.
(FG)
