bulat.co.id - Bupati Tapanuli Selatan (
Tapsel) H Gus Irawan Pasaribu melakukan tindakan tegas kepada 3 Pejabatnya yang melakukan pelanggaran Ke 3 Pejabat tersebut yaitu Kepala Puskesmas Batang Angkola (ELAS), Kabid di Dinas Pendidikan (SHH) dan di Dinas Perdagangan (DFCS) . Selain memecat tiga Pejabat itu dari jabatannya, Gus Irawan Pasaribu juga akan terus bersih-bersih terhadap semua yang melakukan pelanggaran.
Demikian hal itu disampaikan Gus Irawan Pasaribu usai berkunjung ke Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (28/4/2025) disampaikan Kabag Prokopim
Tapsel melalui Kasubbag Prokopim
Tapsel Mulia Sontang Siregar ke awak media, Selasa (29/4/2025)"Sudah diberhentikan Kepala Puskesmas tersebut ternyata begitu saya perintahkan diperiksa oleh Inspektorat ternyata orang ini sebelumnya sering bermasalah. Temuan saya di situ bahwa
Tapsel sudah UHC (unviersal health coverage) yang mendeklarasikan bahwa dengan KTP bisa berobat gratis, ternyata disana masih ada yang bayar, dan ini boleh jadi berlaku juga Puskesmas lainnya. Jangan coba-coba karena sudah diingatkan, Kalau masih dilakukan kita akan tindak tegas, nanti kita lihat, dan kita akan dalami terus", ucap Gus Irawan.Gus Irawan menerangkan, di sektor pendidikan terinformasi bahwa ada Kepala Bidang di Dinas Pendidikan mengancam kepala sekolah yang motifnya mendapat uang juga sudah diberhentikan.
Juga ada Kepala Bidang di Dinas Perdagangan yang menyalahgunakan jabatan untuk iuran-iuran pasar. Ia menjelaskan mengenai fraud,
penyelewengan, menyangkut uang, itu tidak akan diberi maaf."Saya akan sangat concern di semua bidang. Tetapi di sektor kesehatan dan pendidikan itu prioritas. Karena mereka menyedot APBD
Tapsel hingga 46 persen, masa iya anggaran banyak mereka habiskan tapi layanan tidak maksimal", ujar Gus Irawan.Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa tindakan terhadap indisipliner ini akan terus dilakukan. Bahkan jika berhubungan dengan kerabatnya, saudara atau bagian dari keluarga, atau juga titipan keluarga Pejabat sekalipun.
"Misalnya dengan keluarga, saya tetap pegang teguh dalihan na tolu, tapi dalam penerapan aturan nggak ada dispensasi karena hubungan darah, hubungan keluarga, mohon maaf tidak akan ada dispensasi", tegas Gus Irawan.Gus Irawan minta maaf ke masyarakat dengan kondisi pelayanan publik yang terjadi di
Tapsel dan akan melakukan digitalisasi seluruh pelayanan publik segera."Semua instansi yang coba main-main dengan layanan publik, akan kita tertibkan", tekannya.
Gus Irawan menjelaskan bahwa salah satu visi misi untuk
Tapsel yang disebut Panca Cita adalah reformasi birokrasi. Temuannya tersebut dinilai sudah mencerminkan sikap mental dan juga sistem internal control yang masih lemah."Saya banyak berdiskusi, misalnya ini sedang ada audit BPK pada Ramadhan lalu sudah masuk untuk Interim Audit, kemudian datang lagi 14 April ini. Saya banyak berdiskusi dengan mereka. Apa yang mereka temukan dan yang saya temukan mirip. Sistem internal control kita sangat lemah, saya ke BPKP ini, karena saya sedang berpikir untuk melakukan review dan ingin memperbaiki sistem internal control itu", jelas Gus Irawan.Gus Irawan menyebut, tiga hari lalu dia diminta menandatangani SK pembentukan tim penilaian mandiri terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
"Malu saya pernah jadi Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Sumut 2 periode dan di belakang nama saya Ak, CA tapi tidak bisa membenahi sistem ini di
Tapsel", tutur Gus Irawan.Gus Irawan menyimpulkan sistem pengendalian bisa diciptakan, tapi mengubah sikap mental manusia ini yang kemudian harus paralel dilakukan."Nanti sistem pengendaliannya dirumuskan dan tentu butuh satu komitmen kuat dari setiap pimpinan OPD untuk memastikan sistem itu dijalankan oleh seluruh pelaksana tugas", ujarnya.
Gus Irawan mengungkapkan bahwa tindakan pemecatan yang dilakukan itu sudah diumumkan sebelumnya bahkan di hari pertama memimpin apel pegawai di Kantor Bupati
Tapsel."Sudah saya sampaikan bahwa warisan APBD yang ada itu sebetulnya, kalau penghematan tidak terlalu membebani karena itu kan menggeser anggaran ke sektor yang lebih prioritas. Meskipun memang pengurangan terjadi dari transfer dari Pusat ke Daerah dimana DAU, DAK berkurang di
Tapsel Rp 113,5 miliar", ungkap Gus Irawan.Gus Irawan menambahkan bahwa sesungguhnya ruang fiskal yang terkoreksi sangat dalam menjadi sangat sempit disebabkan peningkatan belanja pegawai yang untuk 2025 meningkat Rp 200 miliar.
"Karena itu belanja modal di
Tapsel hanya tinggal 5 persen-an saja. Padahal kalau dulu itu masih ada hampir 30 persen. Ini yang sangat membebani dan fixed cost. Tidak ada solusi kecuali pegawainya pensiun atau berkurang. Dengan peningkatan belanja pegawai karena banyaknya tenaga honor ke P3K sudah berproses. Saya tentu tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan.Dan, karena hal ini menggerus APBD Rp 200 miliar serta pengurangan DAK-DAU Rp 113 miliar lebih maka total mencapai Rp 313,5 miliar, membuat belanja modal termasuk belanja infrastruktur untuk kepentingan masyarakat menjadi sangat minim.Disini saya sampaikan jangan ada mark up apalagi yang fiktif, itu sama sekali tidak dapat ditolerir. Ke seluruh ASN di
Tapsel yang berjumlah 7.000 separuh PNS dan separuhnya lagi P3K untuk mengkompensasi minimnya belanja Infrastruktur, di 2025 ini kita tingkatkan kualitas pelayanan birokrasi", papar Gus Irawan.
